MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Akhirnya Gubernur Papua Lukas Enembe berbicara terbuka terkait kasus Nduga yang menewasnya 17 orang dan empat orang hilang dari para pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Nduga, awal Desember 2018 lalu.
“Kalau bicara Nduga, orang Papua itu minta merdeka. Tidak ada alasan siapa pun mau bicara itu atau ini, tak ada. Itu aja. Siapa pun orangnya di Papua yang begini-begini, ya minta merdeka,” jelas Lukas saat ditemui wartawan di Gedung Negara, Dok V Atas, Senin malam, 17 Desember 2018.
Menurut Lukas, tak ada lagi cara pendekatan apa pun yang bisa dia lakukan terkait masalah ini. Sebab dirinya punya pengalaman cukup lama terhadap hal seperti ini. “Saya saja mereka tak mau dengar. Mereka itu minta merdeka dan tak butuh pembangunan, itu dari dulu,” katanya.
Sehingga menurut Lukas, hal ini negara yang harus pikirkan, karena mereka bertahun-tahun bicara merdeka. “Tapi kita tak bisa selesaikan, itu tak bisa. Sebab tak boleh lagi orang Papua jadi korban terus. Sejarah perjalanan Papua ini penuh berliku-liku, harus diselesaikan,” jelasnya.
“Solusinya harus jelas, orang bicara kenapa ini jerjadi, ya minta merdeka. Kita selesaikan dengan cara seperti apa, itu yang perlu dipikirkan oleh negara. Itu aja,” kata Lukas menambahkan.
Menurut Lukas, sejak awal adanya pembangunan jalan ini (Jalan Trans Papua), pihaknya sudah menduga akan menghadapi tantangan seperti ini. Alasannya, semua orang yang pegang senjata di hutan Papua, memang tidak mau ada pembangunan jalan.
Mereka berpikir kamu bikin jalan itu untuk bunuh kami. Nah, itu yang sedang terjadi. Jadi mereka sudah tahu kalau bikin jalan itu tujuannya untuk bunuh mereka. Tapi memang pasti proyek pembangunan jalan ini akan tetap dilanjutkan oleh TNI,” terang Lukas.
Lukas juga mengatakan, tender jalan ini (pembangunan Jalan Trans Papua) dimenangkan oleh TNI dan tak boleh diberikan ke sipil. “Orang yang kerja itu, TNI yang kerja. Kita semua tahu TNI yang kerja. Dulu pertama sekali jalan itu kita yang survei, saya waktu itu ketua asosiasi. Saya yang survei jalan ini, begitu dana turun dari balai, turunlah TNI. Kalau TNI ya, TNI yang turun, jangan masyarakat yang ditaruh di sana. Iya tak boleh,” jelasnya.
Menurut Lukas, kalau orang Papua mau dibuat sejahtera, berikan mereka pekerjaan, seperti pekerjan di situ (Jalan Trans Papua). “Mereka sendiri yang akan kawal, itu baru aman,” katnya.
Selain itu kata Lukas, mereka yang melakukan tindakan di kasus Nduga ini bukan KKB, tapi kelompok pejuang kemerdekaan Papua. “Jangan bilang KKB, dari setiap tahun ganti nama terus, itu tidak boleh. Ini orang minta merdeka. Itu aja. KBB itu istilah TNI dan Polri, mereka itu TPN-OPM, pejuang kemerdekaan,” katanya.
Terkait proyek pembangunan jalan di Nduga ini, kata Lukas, dari pengalaman yang lalu mereka (perusahaan) sudah dapat tembak di Yigi. “Jadi pesannya tolong dihentikan tak boleh dilanjutkan karena mereka (pelaku) sudah sampaikan alasannya. Tapi mereka (perusahaan) lanjutkan terus,” jelasnya.
“Mereka (pelaku) tahu itu yang kerja (pembangunan jalan) TNI. Jadi kadang mereka itu sudah tahu intelejen, mereka sudah tahu. TNI berlagak sipil, mereka sudah tahu. Selama itu yang kerja TNI, ya seperti itu. Jadi begitu,” kata Lukas menambahkan.
Untuk itu, kata Lukas, pihaknya ingin sampaikan kepada masyarakat Papua jangan terprovokasi masalah Nduga. “Kasus Nduga yang melakukan itu adalah orang yang minta merdeka, tidak usah kau pikirkan itu. Itu tugasnya TNI, silahkan berurusan dengan TNI. Yang kita jaga sekarang, jangan sampai rakyat biasa jadi korban. Itu aja,” katanya.
Menurut Lukas, laporan yang dia terima cukup banyak terkait Nduga. Sehingga pihaknya mengaku akan mengadakan rapat membicarakan kenapa hal bisa terjadi seperti ini. “Nanti tim investigasi mungkin akan kita bentuk untuk mereka turun. Sehingga jangan sampai korban di rakyat sipil,” katanya.
Untuk itu, kata Lukas, pihaknya meminta kepada rakyat Papua menjaga baik-baik situasi Natal seperti saat ini. “Jangan terprovokasi keadaan peristiwa Nduga. Mereka yang melakukan adalah mereka yang minta merdeka, tak ada kaitannya dengan masyarakat biasa. Saya sarankan kita jaga, itu aja,” tutupnya. *(Qadri Pratiwi).
WEKOINFO 