MAJALAHWEKO, JAYAPURA – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Nusy mengingatkan para pemangku kepentingan di Jakarta (pemerintah pusat) tidak perlu selalu curiga terhadap para pemimpin di Papua, dengan berbagai dugaan.
“Tidak boleh menganggap pejabat ini OPM dan lain sebagainya. Hilangkan pikiran-pikiran itu. Jangan selalu ada kecurigaan dan dugaan-dugaan terhadap kami di Papua, karena kami juga ingin membangun republik ini,” kata Yonas Nusy kepada Jubi, Kamis (13/12/2018).
Untuk itu menurutnya, hal itu ia telah sampaikan saat menghadiri pembahasan nasib dana Otsus Papua melalui seminar nasional yang digelar DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta belum lama ini.
Ia mengatakan, para pemimpin di Papua juga berkomitmen bagaimana melanjutkan (melaksanakan) apa yang diamanatkan undang-undang dan mengamankan pembangunan nasional di Papua.
“Kami sampaikan, pihak di Jakarta jangan segan-segan mempercayai pemimpin di negeri ini (Papua) mulai dari gubernur, bupati, kepala distrik hingga kepala kampung,” ucapnya.
Selain itu katanya, jika ada perubahan kebijakan, Undang-Undang atau aturan lain yang berkaitan dengan Papua, mesti dibahas bersama semua pihak di Papua di antaranya Pemprov Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Terkait pemberian dana Otsus Papua yang kemungkinan akan dilanjutkan, kata Nusy perlu dievaluasi. Karena dana yang bertujuan mensejahterakan orang asli Papua dan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu, ibarat posisi tawar politik dari Pemerintah Indonesia saat orang asli Papua ingin melepaskan diri dari NKRI.
“Selama ini penggunaan dana Otsus belum maksimal, karena regulasi yang ada juga tidak mendukung,” ujarnya.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai. Ia mengatakan, entah sampai kapan para pemangku kepentingan di Jakarta berhenti mencurigai pejabat orang asli Papua di Papua.
“Misalnya pak gubernur, beliau kadang bicara keras terhadap kebijakan pemerintah pusat jika dianggap tak menguntungkan masyarakat Papua,” kata John Gobai.
Padahal menurutnya, sikap gubernur itu, bukan karena ingin menentang kebijakan pemerintah pusat, tapi menyampaikan apa yang merupakan aspirasi masyarakat.
“Beliau bicara itu kan untuk kepentingan masyarakat, bukan karena ada sesuatu,” ujarnya. (http://www.tabloidjubi.com).
WEKOINFO 